PIMPINAN DEWAN
MEDIA SOSIAL


2 Tahun Jokowi-JK: Dihantam Lesunya Global, Ekonomi RI Tumbuh
Ditulis oleh : Admin Ganteng

20 Oktober 2016 - 08:05:53 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menunjukkan berbagai pencapaian maupun pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan untuk memenuhi janji Presiden kepada rakyat. Dua menteri ini ikut angkat bicara terkait kinerja Kabinet Kerja selama dua tahun menjabat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro usai Rakor Pelaksanaan Undang-undang (UU) Desa, menyatakan, tantangan pemerintahan Jokowi-JK saat ini adalah meningkatkan pembangunan di daerah.

"Itu yang ditekankan, pembangunan daerah masih perlu terus ditingkatkan," ujarnya di kantor Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Rabu (19/10/2016) malam.

Salah satunya melalui dana desa. Menurut Mantan Menteri Keuangan ini, penyaluran dana desa menjadi kunci untuk mengangkat derajat desa dari ketertinggalan. Itulah tujuan pemerintah mengalokasikan anggaran dana desa hingga Rp 46,98 triliun di tahun ini dan akan meningkat menjadi Rp 60 triliun di 2017.

"Penyaluran dana desa harus bermanfaat, tepat sasaran untuk bangun infrastruktur di desa, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pelayanan dasar sanitasi dan air bersih. Jika tidak, impeknya kualitas kesehatan dan pendidikan semakin buruk," terangnya.

Hingga 2019, sambung Bambang pemerintah menargetkan 5.000 desa naik kelas dari desa tertinggal jadi desa berkembang, dan 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri. Karena faktanya jumlah desa tertinggal di Tanah Air mencapai 26 persen dari total desa. Sebesar 60 persennya berada di kawasan Timur Indonesia.

"Jadi desa yang mandiri, yang punya sumber daya ekonomi sendiri, misalnya usaha kecil, pertanian. Kemudian penduduk miskin di desa itu sudah relatif kecil, dan akses pelayanan dasar sudah tersedia dengan baik, seperti sanitasi dan air bersih," terangnya.

Ekonomi RI Tetap Tumbuh

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, di tengah perlambatan ekonomi dunia, perekonomian Indonesia justru tetap tumbuh positif.

Pada kuartal II, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 5,18 persen. Angka tersebut, lanjut Jokowi, jauh lebih besar di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia dan negara-negara berkembang. Presiden Jokowi juga pernah mengklaim kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan salah satu pertumbuhan yang tertinggi di Asia.

Eko meyakini ekonomi Indonesia akan terus tumbuh tahun depan. Salah satunya ditopang oleh desa.

"Dalam perekonomian nasional, peran desa sangat besar. Terbukti dari hasil survei bahwa tingkat kepuasan tertinggi ada di desa karena keberhasilan di sektor pertanian, perikanan, dan lainnya. Itu semua dirasakan masyarakat desa," jelas Eko.

Saat ini, lanjutnya, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sedang melakukan evaluasi atau sensus internal dalam rangka merealisasikan target 5.000 desa tertinggal naik kelas menjadi desa berkembang, dan 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri.

"Kita ada satu model untuk meningkatkan desa tertinggal menjadi desa berkembang tanpa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi swasta yakni lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR). Masyarakat dibantu dengan KUR untuk memproduksi tanaman pangan, kemudian ada jaminan swasta menyerap panen dengan harga bagus," kata Eko.

2 Tahun Jokowi-JK, Ekonomi RI Tumbuh Dihantam Lesunya Global

Dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menunjukkan berbagai pencapaian maupun pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan untuk memenuhi janji Presiden kepada rakyat. Dua menteri ini ikut angkat bicara terkait kinerja Kabinet Kerja selama dua tahun menjabat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro usai Rakor Pelaksanaan Undang-undang (UU) Desa, menyatakan, tantangan pemerintahan Jokowi-JK saat ini adalah meningkatkan pembangunan di daerah.

"Itu yang ditekankan, pembangunan daerah masih perlu terus ditingkatkan," ujarnya di kantor Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Salah satunya melalui dana desa. Menurut Mantan Menteri Keuangan ini, penyaluran dana desa menjadi kunci untuk mengangkat derajat desa dari ketertinggalan. Itulah tujuan pemerintah mengalokasikan anggaran dana desa hingga Rp 46,98 triliun di tahun ini dan akan meningkat menjadi Rp 60 triliun di 2017.

"Penyaluran dana desa harus bermanfaat, tepat sasaran untuk bangun infrastruktur di desa, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pelayanan dasar sanitasi dan air bersih. Jika tidak, impeknya kualitas kesehatan dan pendidikan semakin buruk," terangnya.

Hingga 2019, sambung Bambang pemerintah menargetkan 5.000 desa naik kelas dari desa tertinggal jadi desa berkembang, dan 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri. Karena faktanya jumlah desa tertinggal di Tanah Air mencapai 26 persen dari total desa. Sebesar 60 persennya berada di kawasan Timur Indonesia.

"Jadi desa yang mandiri, yang punya sumber daya ekonomi sendiri, misalnya usaha kecil, pertanian. Kemudian penduduk miskin di desa itu sudah relatif kecil, dan akses pelayanan dasar sudah tersedia dengan baik, seperti sanitasi dan air bersih," terangnya.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, di tengah perlambatan ekonomi dunia, perekonomian Indonesia justru tetap tumbuh positif. Bahkan prediksinya tahun depan akan lebih baik.

"Dalam perekonomian nasional, peran desa sangat besar. Terbukti dari hasil survei bahwa tingkat kepuasan tertinggi ada di desa karena keberhasilan di sektor pertanian, perikanan, dan lainnya. Itu semua dirasakan masyarakat desa," jelas Eko.

Saat ini, lanjutnya, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sedang melakukan evaluasi atau sensus internal dalam rangka merealisasikan target 5.000 desa tertinggal naik kelas menjadi desa berkembang, dan 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri.

"Kita ada satu model untuk meningkatkan desa tertinggal menjadi desa berkembang tanpa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi swasta yakni lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR). Masyarakat dibantu dengan KUR untuk memproduksi tanaman pangan, kemudian ada jaminan swasta menyerap panen dengan harga bagus," kata Eko.

*

JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda website DPRD Kabupaten Wonogiri ?
Sangat Bagus
Bagus
Lumayan
Tidak Bagus

HASIL POLLING
PENGUMUMAN TERBARU
AGENDA DINAS TERBARU
STATISTIK PENGUNJUNG
  • Browser :
  • OS : Unknown Platform
  • Dikunjungi sebanyak : 96933 kali