PIMPINAN DEWAN
MEDIA SOSIAL


Kristian Teguh, "Semua Hibah itu ada aturannya dan harus jelas peruntukkannya"
Ditulis oleh : Admin Ganteng - Bagian : Subag Humas & Protokol

13 Juni 2017 - 12:47:54 WIB

Baturetno, Wonogiri - Sejak era kepemimpinan Presiden SBY telah dimulai sebuah program usaha agribisnis perdesaan (PUAP). Program pemberdayaan yang digagas sejak tahun 2008 ini telah menyalurkan dana melalui Program Kementerian yang diserahkan langsung ke Petani di seluruh desa - desa di Indonesia. Setiap desa mendapatkan dana pengembangan senilai Rp 100 juta melalui wadah yang dinamakan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Untuk Tahun pertama dan kedua dana PUAP berbentuk simpan pinjam yang diharapkan sebagai modal kelompok tani saat awal masa tanam maupun pasca panen, sedangkan pada tahun ketiga dana tersebut diharapkan berkembang sehingga gapoktan bisa menumbuhkan lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) yang memiliki badan hukum, bisa berbentuk Koperasi maupun Perseroan Terbatas.

Dalam sidaknya ke Desa Balepanjang Kecamatan Baturetno pada hari Jum 'at (9/6) Komisi II DPRD Kabupaten Wonogiri menemukan banyak fakta menarik yang terjadi di lapangan. Sejak bergulirnya program ini memang banyak mengalami kendala dilapangan. Kurangnya Koordinasi Kementerian Pertanian dengan pihak Pemerintah Daerah dalam membina dan mengawasi dana PUAP menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan dana pengembangan. Selain itu adanya anggapan sebagian petani yang mengira dana PUAP tersebut merupakan dana hibah yang berbentuk dana bantuan langsung yang boleh dihabiskan tanpa perlu dikembalikan ke pengurus Gapoktan untuk digulirkan kembali ke anggota petani yang lain. Penyebab lain tentunya adanya oknum - oknum yang nakal yang tidak bertanggungjawab dan "bermain" dengan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya. Namun, tak semua gapoktan gagal mengembangkan dana, ada 4 gapoktan di Kabupaten Wonogiri malah berhasil sukses mengembangkan dana tersebut hingga menumbuhkan LKMA, dan saat ini perkembangannya diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Berdasarkan hasil Monev Dinas Pertanian ke 25 Kecamatan pada Tahun 2016 ditemukan ada 69 Gapoktan yang macet", demikian diungkap Heru Sumaryanto Kasi Penyuluhan Dinas Pertanian dan Pangan.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II Kristian Teguh yang berasal dari Dapil Baturetno ikut bersuara, "Semua hibah itu ada aturannya, baik hibah sapi, kambing maupun puap juga ada aturannya dan harus sesuai peruntukkannya. Semuanya itu harus cocok antara riil di lapangan dengan laporan administrasinya, harus sinkron".

Tomi, Ketua Gapoktan Belikurip yang juga koordinator Gapoktan Kecamatan Baturetno berharap agar pemerintah melalui kalangan legislator segera menerbitkan aturan ataupun petunjuk teknis yang bisa digunakan sebagai pedoman Gapoktan dalam mengelola dana PUAP dan pembinaan Gapoktan secara berkelanjutan untuk kedepannya.

Panji salah satu Gapoktan juga mempertanyakan kriteria penilaian macet, tidak macet, lancar, kurang lancar yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan. Dia berharap Dinas Pertanian dan Pangan tidak hanya menilai berdasarkan atas kriteria utang saja, tetapi juga harus mengikuti perhitungan akutansi pada perbankan secara umum, dimana selain utang ada juga aset dan piutang.

JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda website DPRD Kabupaten Wonogiri ?
Sangat Bagus
Bagus
Lumayan
Tidak Bagus

HASIL POLLING
PENGUMUMAN TERBARU
AGENDA DINAS TERBARU
STATISTIK PENGUNJUNG
  • Browser :
  • OS : Unknown Platform
  • Dikunjungi sebanyak : 96922 kali