PIMPINAN DEWAN
MEDIA SOSIAL


Ilegal, Operasional Tambang Batu di Giriwoyo dihentikan
Ditulis oleh : Admin Ganteng - Bagian : Subag Humas & Protokol

03 November 2017 - 10:53:54 WIB

Wonogiri - Tambang batu ilegal yang terletak di Kawasan Bumiharjo Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri yang telah beroperasi selama kurang lebih 1 tahun tanpa mengantongi ijin dan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan parah resmi dihentikan sementara proyek pengerjaannya oleh Satpol PP Wonogiri hingga Ijin Tata Ruang (ITR) selesai diurus pihak penambang. Selain itu, aktivitas tambang liar itu dianggap merugikan warga setempat dan tidak memberikan kontribusi pemasukan pendapatan apapun kepada pemerintah daerah.

Untuk menertibkan praktik tambang liar di kawasan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri, Setyo Sukarno bersama Komisi III, Dinas ESDM Provinsi, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dispera dan KKP), Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP Wonogiri melakukan sidak ke lokasi tambang penyuplai batuan untuk proyek Jalan Lingkar Selatan tersebut, Kamis (2/11/2017).

Bambang Sadriyanto, Ketua Komisi III mengatakan paguyuban investor yang telah ada di Kabupaten Wonogiri seyogyanya bisa dijadikan sebagai media komunikasi yang baik dalam menjalin hubungan birokrasi dengan Bupati, khususnya dalam pengurusan IRT tersebut. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh investor sebelum IRT ditandatangani yaitu Jalan infrastruktur ke lokasi tambang, jaminan reklamasi, sosialisasi dengan masyarakat dan memenuhi kewajiban terkait retribusi."

"Kami sudah mengajukan ijin, tapi belum selesai pengurusannya. Kami mohon dukungan dari bapak - bapak semua agar ijin ini segera keluar.",terang Agus dari pihak penambang.

Kepala Dispera dan KKP Kabupaten Wonogiri, Arso Utoro yang ikut hadir dalam sidak menimpali, "Bupati menginginkan persaingan yang sehat diantara investor yang ada di Wonogiri, tidak hanya investor tambang. Jika ada permasalahan, silahkan tunjuk perwakilan dari paguyuban dan tidak usah segan - segan menghadap Pak Bupati. Yang tidak proaktif akan ditinggalkan."

Keberadaan tambang ini, ke depan harus termanfaatkan dengan baik dan harus bisa dimanfaatkan bagi daerah dan masyarakat setempat. "Perusahaan kan ada CSR, lha CSR dari perusahaan bentuknya harus jelas apa, sekalian dilampirkan pada saat pengurusan IRT," tambah Bambang Sadriyanto.

Potensi kerusakan lingkungan akan penambangan liar ini menjadi tanggung jawab Pemkab Wonogiri. DPRD sebagai lembaga pengawasan pelaksanaan perda merasa ikut bertanggungjawab. Oleh karenanya, sesuai kewenangan dalam bidang pengawasan, DPRD berhak memanggil para pelaku usaha tambang yang sudah beroperasi secara ilegal serta akan meminta pertanggungjawaban OPD terkait (Satpol PP) dari sisi aspek hukumnya. Sebab, lanjut dia, terkait usaha pertambangan harus ada legal formalnya. Itu yang jadi pegangan kita,"lanjut Setyo Sukarno mengakhiri Sidak.

JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda website DPRD Kabupaten Wonogiri ?
Sangat Bagus
Bagus
Lumayan
Tidak Bagus

HASIL POLLING
PENGUMUMAN TERBARU
AGENDA DINAS TERBARU
STATISTIK PENGUNJUNG
  • Browser :
  • OS : Unknown Platform
  • Dikunjungi sebanyak : 114458 kali